Jump to content

West Sumatra (Q2772)

From Wikidata
province of Indonesia, on the island of Sumatra
  • West Sumatra Province
Language Label Description Also known as
default for all languages
Sumatera Barat
    English
    West Sumatra
    province of Indonesia, on the island of Sumatra
    • West Sumatra Province

    Statements

    3 references
    619
    Sumatera Barat
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
    Pasal 2
    Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    10 August 1957
    1 reference
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Taman Jam Gadang Bukitinggi.jpg
    4,032 × 3,024; 5.47 MB
    0 references
    Sumatera Barat (multiple languages)
    6 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
    Pasal 2
    Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    Provinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    0 references
    Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    1 reference
    Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Indonesian)
    Pasal 2
    Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat (Indonesian)
    Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    10 August 1957
    0 references
    Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    1 reference
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    1 reference
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Sumatera Barat (Indonesian)
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    Tuah Sakato (Minangkabau)
    0 references
    28 September 1979
    1 reference
    Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
    Pasal 1
    (1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
    (2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesian)
    meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesian)
    Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesian)
    28 September 1979
    2 references
    Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
    Pasal 1
    (1) lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang (Indonesian)
    (2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berkedudukan di Padang (Indonesian)
    meskipun secara juridis formil ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah Bukittinggi tetapi pada kenyataannya sejak tahun 1957 Pusat penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dilaksanakan di Padang (Indonesian)
    Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 2 ayat (1)
    Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    21
    SUMATERA BARAT
    25 February 2021
    0 references
    0 references
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    1. Agam (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 1. Agam (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    1. Agam (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    23
    KAB. AGAM
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    9. Bukit Tinggi (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA BUKITTINGGI
    18 December 2003
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    25
    KAB. DHARMASRAYA
    4 October 1999
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    24
    KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    6. Limapuluh Kota (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 6. Limapuluh Kota (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    6. Limapuluh Kota (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    23
    KAB. LIMA PULUH KOTA
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    10. Padang (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    25
    KOTA PADANG
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    12. Padangpanjang (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA PADANG PANJANG
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    2. Padang/Pariaman (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 2. Padang/Pariaman (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    2. Padang/Pariaman (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    22
    KAB. PADANG PARIAMAN
    10 April 2002
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA PARIAMAN
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    4. Pasaman (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 4. Pasaman (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    4. Pasaman (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    24
    KAB. PASAMAN
    18 December 2003
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    25
    KAB. PASAMAN BARAT
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    14. Payakumbuh (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA PAYAKUMBUH
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 7. Pesisir Selatan (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    21
    KAB. PESISIR SELATAN
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    11. Sawahlunto (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA SAWAHLUNTO
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    3. Solok (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 3. Solok (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    3. Solok (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    21
    KAB. SOLOK
    10 August 1957
    3 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi […] Kotapraja-kotapraja (Indonesian)
    13. Solok (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 19) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    26
    KOTA SOLOK
    18 December 2003
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    25
    KAB. SOLOK SELATAN
    10 August 1957
    5 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    8. Tanah Datar (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 8. Tanah Datar (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    8. Tanah Datar (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    22
    KAB. TANAH DATAR
    4 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Indonesian)
    MEMORI PENJELASAN
    1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II: […] 5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
    PASAL II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    5. Sawahlunto/Sijunjung (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    22
    KAB. SW. LUNTO/SIJUNJUNG
    2 references
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II: (Indonesian)
    7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan, 1. Kerinci Hulu, 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir (Indonesian)
    termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1) a
    Daerah tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten (Indonesian)
    7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan, 1. Kerinci Hulu, 2. Kerinci Tengah dan 3. Kerinci Hilir (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    1,250 metre
    0 references
    2 references
    Undang-Undang Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian, untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal 15 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 (Indonesian)
    Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Indonesian)
    Pasal 1 ayat (1)
    Propinsi Sumatera Tengah […] dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi […] tiga daerah swatantra tingkat I (Indonesian)
    a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat (Indonesian)
    Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 31 Juli 1958 (Indonesian)
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    0 references
    42,012 square kilometre
    0 references
    0 references
    Sumatra Baratku.png
    899 × 1,332; 2.39 MB
    0 references
    West Sumatra banner.jpg
    3,216 × 463; 1.18 MB
    0 references
    West Sumatra
    0 references
    West Sumatra
    0 references

    Identifiers

    Západní Sumatra (Indonésie : provincie)
    2--59813
    0 references
    0 references
    13
    2 references
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
    2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
    21
    SUMATERA BARAT
    Provinsi Sumatera Barat
    0 references
    ID.SB
    0 references
    85672087
    0 references